You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
DPRD Dorong Pemprov Tuntaskan Normalisasi Kali Angke
photo Oki Akbar - Beritajakarta.id

DPRD Dorong Pemprov Tuntaskan Normalisasi Kali Angke Lama

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Mohamad Taufik mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) segera menuntaskan proyek normalisasi Kali Angke Lama di Jakarta Barat.

Warga yang terkena normalisasi bersedia mendukung program ini untuk penanggulangan banjir

Taufik menyampaikan, saat ini di lokasi masih ada 15 hektare lahan yang belum dibebaskan. Sementara sebagian besar warga yang tinggal di kawasan tersebut sudah siap sedia lahannya dibebaskan untuk proyek normalisasi.

"Warga yang terkena normalisasi bersedia mendukung program ini untuk penanggulangan banjir," ujar Taufik, Jumat (6/7).

Saluran PHB Jl Raya Cacing Segera Dinormalisasi

Menurutnya, program normalisasi Kali Angke Lama harus tetap dilakukan untuk mengatasi persoalan banjir di Ibukota. Namun proses relokasi warga bantaran kali ini dilakukan dengan cara lebih humanis dan persuasif.

“Kalau soal normalisasi kali hukumnya wajib. Tapi kita juga meminta jangan membuat rakyat susah," katanya.

Taufik juga menilai, kebijakan merelokasi warga dari bantaran kali ke rumah susun perlu dilaksanakan dengan matang. Sebab, tak sedikit dari warga yang kehilangan mata pencaharian setelah direlokasi ke rusun.

"Kalau mau dipindah, jangan jauh-jauh dari lingkungan asalnya biar mereka tidak susah mendapat penghasilan," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye11603 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1353 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1307 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1289 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye999 personBudhi Firmansyah Surapati